Humas Pemerintah: Tugas Pokok, Fungsi, dan Tantangan

Humas adalah bagian, divisi, unit, atau departemen di sebuah lembaga yang bertugas menangani informasi dan komunikasi dengan publik.

Humas –singkatan dari Hubungan Masyarakat– atau Public Relations (PR)–  bisa dikatakan sebagai juru bicara sekaligus “corong” sebuah lembaga dalam penyebarluasan informasi dan berkomunikasi dengan publik.

Pengertian Humas Pemerintah

Pemerintahan juga memiliki humas. Dalam bahasa Inggris, humas pemerintah disebut Government Public Relations (GPR).

Di Indonesia, humas pemerintah pusat berupa kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Kementerian ini sebelumnya bernama Departemen Penerangan (1945-1999), Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (2001-2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika (2005-2009).

Di tingkat pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, ada Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Salah satu tugasnya adalah Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat.

Humas pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah.

Selain itu, humas pemerintah juga sebagai corong atau sumber informasi.

Humas pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di setiap instansi, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah.

Humas pemerintah disebut sebagai Public Affairs, Pejabat Penerangan, atau Pejabat Humas.

Scott M. Cutlip, Aleen H. Center, Glen M. Broom (2009: 484) mendefinisikan humas pemerintah sebagai fungsi manajemen yang membantu agar agen, departemen, dan entitas publik lainnya dapat responsif terhadap warga yang mereka layani.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tahun 2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan menyebutkan, humas pemerintahan adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi/pemerintahan dalam usaha membina hubungan yang harmonis dengan khalayak internal dan ekternal dan membina martabat instansi/pemerintahan dalam pandangan khalayak internal dan ekternal guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan dukungan dari khalayak internal dan ekternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Humas pemerintah merupakan salah satu bagian khusus dari spesialisasi humas yang menjalankan fungsi manajemen untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang harmonis dalam rangka melayani dan mempengaruhi kebijakan publik guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan dukungan dari khalayak internal dan ekternal.

Tugas, Fungsi, dan Tujuan Humas Pemerintah

Scott M. Cutlip, Aleen H. Center, Glen M. Broom (2009: 466) menyebutkan tujuh tujuan dari humas pemerintah, yaitu:

1. Memberi informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah
2. Memastikan kerja sama aktif dalam program pemerintah
3. Mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang sudah ditetapkan
4. Melayani sebagai advokat publik untuk administrator pemerintah
5. Mengelola informasi internal
6. Memfasilitasi hubungan dengan media
7. Membangun komunitas dan bangsa

Humas pemerintah bertugas menjalankan kebijakan publik dan pelayanan publik.

Dalam kebijakan publik, humas bertugas memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat.

Dalam pelayanan publik, humas bertugas memberikan pelayanan terbaik, dengan birokrasi yang mudah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Tujuan utama humas pemerintah adalah, sebagaimana tujuan utama humas pada umumnya, pemerintahan memperoleh citra dan reputasi yang positif.

Bertrand R. Canfield (dalam Ardianto, 2013:241) menjelaskan bahwa fungsi humas pemerintah terdiri atas:

1. Mengabdi kepada kepentingan umum
2. Memelihara komunikasi yang baik
3. Menitikberatkan pada moral dan tingkah laku yang baik

Humas pemerintah mempunyai peran ke luar dengan berupaya memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan lembaga.

Sedangkan peran ke dalam dengan menyerap reaksi, aspirasi atau opini khalayak demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, humas pemerintah lebih menekankan kepada public service atau meningkatkan pelayanan umum.

Rosady Ruslan (2014: 342) menjelaskan tugas pokok humas pemerintah Indonesia mencakup kepada:

1. Mengamankan kebijakan pemerintah
2. Memberikan pelayanan, menyebarluaskan informasi kebijaksanaan dan program-program kerja secara nasional kepada masyarakat
3. Menjadi komunikator dan mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan pemerintah, menampung aspirasi, dan keinginan-keinginan publiknya
4. Berperan serta menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi stabilitas keamanan, politik, dan pembangunan nasional, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Aktivitas Humas Pemerintah

Humas pemerintah menjadi penghubung penting antara rakyat dengan pemerintah. Pada level apa pun dalam suatu pemerintahan, humas bertugas untuk memberi tahu tentang program resmi atau apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Humas juga melakukan riset untuk menyusun dasar-dasar untuk memberi nasihat kepada para pejabat tentang kebutuhan rakyat atau masyarakat. Komunikasi menjadi alat penting dalam menjalankan aktivitas humas pemerintah.

Rosady Ruslan (2014: 345) menjelaskan kegiatan rutin yang dilaksanakan humas pemerintah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Membangun dan membina saling pengertian antara pimpinan lembaga dengan khalayak ekternal dan internal
2. Memberikan pelayanan dan informasi, baik bersumber dari lembaga maupun dari publiknya
3. Menyelenggarakan dokumentasi untuk setiap peristiwa, kegiatan, atau acara penting yang terjadi di lingkungan lembaga
4. Mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan lembaga
5. Membuat produk publikasi humas.

Aktivitas komunikasi humas pemerintah tidak bisa dipisahkan dari media yang digunakannya. Pengelolaan media dalam dunia pemerintah terdiri atas informasi politik, dan informasi publik.

Informasi politik dilakukan melalui para pejabat pers (biasanya dari para mantan wartawan) yang membangun dan menempatkan berita baik dan keberhasilan partai politik.

Informasi publik dilakukan melalui departemen para pejabat publisitas, yaitu bagian pelayanan publik yang membantu desiminasi informasi dan operasi pemerintah.

Tugasnya adalah memberikan informasi kepada publik tentang hak daa kewajiban, perundang-undangan, pelayanan pemerintah, dan membantu dalam mengarahkan sesuatu (Johnston, dalam Ardianto, 2013: 248).

Tantangan Humas Pemerintah

Saat ini tantangan utama humas pemerintah adalah adaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet.

Humas pemerintah harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial, sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik.

Humas pemerintah harus mampu mengelola website dan media sosial resmi lembaga, dan mengisinya dengan konten kekinian yang menarik perhatian warganet (netizen).

Meski tiap lembaga kini memiliki media sendiri (website dan media sosial), praktisi humas pemerintah tetap harus mampu menjalin sinergi dengan wartawan (media massa) agar dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik.

Humas pemerintah dituntut mampu menjadi pembuat konten (content creator) dan mengimbangi konten-konten yang dibuat masyarakat melalui website, blog, dan media sosial.

Selain tantangan terkait teknologi internet, humas pemerintah juga masih menghadapi tantangan keterampilan tradisional (traditional skills) humas secara umum, yaitu keterampilan menulis (writing skills) dan keterampilan berbicara (speaking skills).

Praktisi humas pemerintah, sebagamana praktisi PR pada umumnya, harus menguasai teknik jurnalistik dan public speaking untuk kelancaran tugasnya.

Sumber:

• Website Kominfo
• Website Setkab
• Ardianto, Elvinaro. 2013. Handbook of Public Relations. Bandung: Simbiosa
• Ruslan, Rosady. 2014. Manajemen Humas dan Media Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers
• Cutlip, Center, Broom. 2009. Effective Public Relations. Jakarta: Kencana.